Yogyakarta – Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan laut yang melimpah. Produksi perikanan terus meningkat dari tahun ke tahun. Namun di balik potensi besar tersebut, kehidupan sebagian nelayan masih jauh dari kata sejahtera.

Hal tersebut yang terungkap dalam riset yang dilakukan tim Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban, Organisasi Riset Arkeologi, Bahasa dan Sastra, Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) di Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Kabupaten Bone dan Kecamatan Tanete Riattang Timur merupakan salah satu kawasan populer di Pulau Sulawesi karena memiliki sektor bahari terbaik, dengan nelayan tradisional dan cara penangkapan ikan. 

Di Bone, ribuan nelayan menggantungkan hidupnya pada laut. Setiap kali melaut, mereka bisa menghasilkan nilai tangkapan yang cukup besar. Namun, pendapatan yang diterima nelayan kerap tidak seberapa. Hal tersebut diungkap Dandung Budi Yuwono, ketua tim kelompok riset ‘Meninjau Kembali Kejayaan Maritim sebagai Poros Kesejahteraan di Indonesia: Isu, Problem, dan Roadmap Kebijakan’ Pusat Riset Khazanah Keagamaan dan Peradaban BRIN, Senin, (23/2).

Dandung menyampaikan, penelitian tersebut menyoroti kenyataan bahwa peningkatan hasil tangkapan ikan tidak serta-merta berbanding lurus dengan peningkatan kesejahteraan nelayan. 

“Mekanisme perlindungan dan kesejahteraan bagi nelayan lokal di Bone masih belum optimal karena hegemoni kekuasaan dalam mengembangkan kawasan khusus, dan adanya monopoli ekonomi baik para pengusaha besar maupun pengusaha kecil. Para pengusaha kecil (Ponggawa) masih menjadi momok bagi nelayan karena sistem patron klien atas relasi kuasa selama berabad-abad,” ujar Dadung.

Menurutnya, sistem ketergantungan modal antara nelayan dan pemilik kapal atau pemodal lokal yang dikenal dengan pola hubungan Ponggawa dan Sawi membuat nelayan sulit mandiri secara ekonomi. “Modal operasional dipinjam, hasil tangkapan dibagi, dan nelayan sering kali hanya menerima sisa keuntungan,” ia menjelaskan.

Tak hanya itu, praktik penjualan ikan yang sudah terjadi di tengah laut membuat ikan berkualitas tinggi tidak sampai ke tempat pelelangan lokal. Dampaknya, pedagang kecil dan nelayan setempat hanya menjual ikan dengan kualitas lebih rendah dan harga yang tidak maksimal.

“Di lain pihak, kebijakan pemerintah lokal masih terjebak pada patrimornialism legacy sebagai dampak panjang atas kehadiran para kolonialisme di masa lalu. Keadaan ini menjadikan sistem perlindungan dan kesejahteraan sosial yang seharusnya berorientasi pada family-centered values, namun tidak terjadi karena program bantuan kesejahteraan masih bersifat productivist,” ia menerangkan.

Dandung juga menekankan bahwa gejala tersebut berbanding terbalik dengan welfare-state provision sebagai bagian dari universalism. Kebijakan pemberdayaan bagi nelayan lokal terputus di tengah tarik-ulur kepentingan antara pemerintah pusat dengan daerah. 

“Riset ini menunjukkan bahwa sistem perlindungan sosial bagi nelayan masih berkait-kelindan dengan sistem ekonomi liberal yang menguntungkan pihak tertentu, bahkan ini semakin ‘absurd’ di tengah demokrasi yang belum sempurna,” tegasnya.

Ia menyampaikan, dari sisi kebijakan, program perlindungan sosial dinilai belum sepenuhnya menyentuh kebutuhan dasar nelayan. Bantuan lebih banyak berfokus pada alat tangkap dan produktivitas, sementara persoalan pendidikan anak nelayan, jaminan kesehatan, hingga perumahan layak masih menjadi pekerjaan rumah. Di sisi lain, koordinasi antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengelolaan wilayah laut juga perlu lebih diselaraskan.

Dandung melanjutkan, tanpa perlindungan sosial yang menyeluruh dan kebijakan yang berpihak pada nelayan kecil, kekayaan laut belum tentu menghadirkan keadilan bagi mereka yang setiap hari mengarunginya.

“Dari hasil riset yang telah dilakukan, disimpulkan bahwa meski Indonesia terus mendorong visi sebagai poros maritim dunia, perhatian terhadap kesejahteraan nelayan sebagai aktor utama sektor kelautan masih perlu diperkuat. Laut Indonesia memang luas dan kaya. Namun, perjuangan nelayan untuk hidup layak perlu terus diperjuangkan,” ujarnya.