Maritimnews.co, Jakarta - Asosiasi Pemerintah Daerah Kepulauan dan Pesisir Seluruh Indonesia (Aspeksindo) menyambut baik langkah Badan Gizi Nasional (BGN) yang kini memprioritaskan akselerasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).

Direktur Eksekutif Aspeksindo, Andi Fajar Asti menyatakan, kebijakan tersebut sejalan dengan aspirasi daerah-daerah pesisir dan kepulauan yang selama ini membutuhkan perhatian khusus dalam pemenuhan gizi anak sekolah.

"Sedari awal program unggulan Kabinet Merah Putih, khususnya MBG, telah kami perjuangkan agar menjangkau titik 3T, khususnya wilayah kepulauan," ujar Fajar kepada Maritimnews.co, Sabtu, 13 Juli 2026

Menurut Fajar, Aspeksindo telah menerjunkan tim lapangan untuk memantau kesiapan sekaligus kebutuhan riil masyarakat di sejumlah titik 3T, salah satunya di Kabupaten Sinjai, Sulawesi Selatan.

Berdasarkan hasil kajian di lapangan, program ini dinilai sangat mendesak untuk segera diimplementasikan karena langsung menyentuh kebutuhan pokok masyarakat bawah.

"Bicara kebutuhan, berdasarkan paper work dari tim, anak sekolah memang membutuhkan. Orang tua mereka juga mendukung karena dinilai membantu beban ekonomi keluarga, khususnya kebutuhan pangan untuk anak-anak mereka yang sedang menempuh pendidikan," tutur dia.

Selain berdampak langsung pada sektor kesehatan dan pendidikan anak, Aspeksindo mencatat bahwa program MBG memiliki efek domino yang besar terhadap perputaran ekonomi di tingkat lokal.

"Temuan kedua, MBG juga memperkuat fundamental ekonomi kita. Dampak bagi perekonomian di daerah 3T ini luar biasa. Karena itu, misi baru BGN untuk memprioritaskan wilayah 3T selaras dengan gagasan Aspeksindo, kita berharap itikad ini dilakukan secepatnya," kata Fajar.

Kritik Pengadaan Motor Listrik

Meski mendukung penuh substansi program, Aspeksindo tetap memberikan catatan kritis terkait pemanfaatan anggaran operasional. Fajar mengingatkan pemerintah agar alokasi dana difokuskan pada pemenuhan gizi, bukan pada fasilitas penunjang yang tidak relevan dengan kondisi geografis wilayah 3T.

Ia menyoroti adanya rencana pengadaan kendaraan operasional berupa motor listrik untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), yang dinilai tidak efektif jika diterapkan di wilayah kepulauan.

"Memang banyak akademisi dan aktivis yang menyoroti MBG, kami juga tentu hadir memberikan masukan. Aspeksindo sepakat menolak pengadaan fasilitas yang tidak perlu, tidak mendesak, dan tidak relevan bagi SPPG," tegas dia.

"Apa contohnya? Yah motor listrik itu. Di kepulauan minim listrik, jadi enggak bisa dipakai optimal," pungkas Fajar.

Sebelumnya, melansir Tirto.id, BGN resmi menetapkan skala prioritas baru dengan mempercepat akselerasi Program MBG di wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T). Langkah ini diambil guna memastikan pemerataan pemenuhan gizi nasional dapat menyentuh daerah-daerah yang selama ini memiliki keterbatasan akses logistik dan infrastruktur.

Misi akselerasi di wilayah 3T ini dilakukan melalui penguatan kelembagaan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) di tingkat lokal.

BGN berkomitmen untuk membangun rantai pasok pangan yang berbasis pada komoditas lokal di masing-masing daerah 3T. Strategi ini diharapkan tidak hanya mampu memangkas jalur distribusi logistik yang rumit, tetapi juga sekaligus menggerakkan sektor pertanian, peternakan, dan perikanan rakyat di wilayah pesisir dan kepulauan.