Makassar – Komitmen pemerintah daerah dalam memperluas akses air minum, sanitasi, higiene (WASH), serta pengelolaan sampah masih menghadapi tantangan serius di tingkat implementasi.

Meski masuk ke dalam dokumen perencanaan prioritas, alokasi anggaran daerah untuk sektor vital ini dinilai belum sepenuhnya memihak kepada masyarakat pesisir, kepulauan, dan kelompok rentan.

Perwakilan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar, Husnani, menyampaikan itu saat memaparkan hasil "Analisis Anggaran WASH dan Persampahan di Provinsi Sulawesi Selatan" pada ajang Multi Stakeholder Forum (MSF) Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Rapat Mamminasata Bappelitbanda, Rabu 26 Agustus 2026.

Husnani menyoroti bahwa alokasi anggaran WASH dan persampahan di Sulsel selama periode 2022–2024 masih berada di bawah 1 persen dari total belanja daerah.

Walau angka itu diproyeksikan meningkat menjadi sekitar 1,30 persen pada 2025, Husnani menyebut porsi tersebut masih tergolong relatif kecil dan belum stabil jika dibandingkan dengan pesatnya pertumbuhan penduduk, laju urbanisasi, dan ancaman perubahan iklim.

"Bagi kami masyarakat pesisir, keterbatasan air bersih, sanitasi, dan pengelolaan sampah langsung memengaruhi kesehatan dan kehidupan sehari-hari," tegas Husnani.

Selain keterbatasan alokasi, kata dia, persoalan kredibilitas anggaran turut menjadi catatan kritis. Mengacu pada pendekatan Public Expenditure and Financial Accountability (PEFA), budget variance agregat sektor WASH di Sulsel mengalami kenaikan dari 16 persen pada 2022 menjadi 23 persen pada 2023, dan menyentuh 25 persen pada 2024.

Husnani menyebut angka itu menempatkan kredibilitas anggaran daerah pada kategori D atau belum memenuhi standar minimum.

Bahkan pada 2024, lanjut dia, seluruh subsektor kembali berada di kategori D, dengan varians sebesar 36 persen untuk air minum, 23 persen untuk sanitasi, serta 16 persen untuk persampahan.

Temuan itu, bagi Husnani, mempertegas bahwa tantangan utama tak hanya terletak pada besaran nominal, melainkan juga pada kualitas perencanaan dan konsistensi pelaksanaan anggaran.

Anggaran Sebagai Pilihan Keberpihakan Publik

Meskipun analisis pada tiga daerah: Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan, Gowa, serta Kota Makassar menunjukkan kenaikan alokasi anggaran pada 2025, KPPI mendorong agar setiap rupiah yang direncanakan benar-benar memberikan manfaat secara adil.

Husnani menekankan pentingnya menjamin hak akses bagi warga di wilayah terpencil, kepulauan, perempuan, anak-anak, masyarakat miskin, hingga penyandang disabilitas.

Mengakhiri pemaparannya, dia menegaskan bahwa dokumen anggaran bukan sekadar deretan angka statistik di atas kertas, melainkan wujud kepedulian negara terhadap hak dasar warga.

Diketahui, paparan KPPI Makassar direspons oleh empat panelis: Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman, dan Pertanahan, Dinas Sumber Daya Air, Cipta Karya dan Tata Ruang, dan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan, serta Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) Sulsel.

Kepala Departemen Riset dan Public Engagement WALHI Sulawesi Selatan, Slamet Riadi menanggapi temuan analisis anggaran sanitasi dan air bersih dan menilai ketimpangan akses air bersih di Kota Makassar bukan sekadar kendala teknis, melainkan wujud nyata dari ketidakadilan distribusi air.

"Realitas yang ingin kami sampaikan, ketimpangan air bersih itu adalah ketidakadilan distribusi air. Data yang kami olah dari Pemkot Makassar menunjukkan jumlah pelanggan PDAM di wilayah utara Makassar lebih banyak dibanding wilayah barat. Artinya, volume air yang didistribusikan seharusnya lebih banyak ke utara, khususnya di Kecamatan Tallo. Namun, faktanya tidak demikian," tegas Slamet.

Slamet menuturkan, terdapat dua kecamatan di Makassar yang sangat rentan terhadap krisis air bersih, yakni Kecamatan Tallo dan Rappocini. Kendati sama-sama menghadapi persoalan pasokan, kondisi warga di Kecamatan Tallo tergolong jauh lebih memprihatinkan.

"Rappocini masih sedikit lebih baik karena warga masih bisa mengandalkan air sumur bor. Sedangkan di Kecamatan Tallo, ketika alokasi air PDAM macet, air sumur juga tidak bisa diandalkan akibat fenomena intrusi air laut. Ini menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah untuk mengupayakan perbaikan sarana dan prasarana air bersih di dua kecamatan ini," papar Slamet.

Soroti Ekosistem Pengelolaan Sampah dan Prioritas Kebijakan

Selain persoalan krisis air minum, Slamet turut menyoroti penanganan limbah dan persampahan yang dinilainya memerlukan strategi bertahap serta fokus wilayah yang jelas. Menurut dia, pemerintah daerah perlu mengambil langkah nyata dengan memprioritaskan kawasan yang paling terdampak.

"Belum ada narasi di media yang secara tegas menekankan bahwa masalah sampah ini bisa kita bereskan secara bertahap, minimal berfokus di dua kecamatan utama, yaitu Biringkanaya dan Tamalate," tutur Slamet.

Dua Kecamatan itu, berdasarkan data WALHI Sulsel, tergolong sebagai wilayah yang paling kritis. Dari sisi komposisi, limbah rumah tangga dan sampah organik mendominasi volume sampah harian.

Karena itu, Slamet menilai kebijakan pembentukan ekosistem pengelolaan sampah di tingkat kelurahan sejauh ini sudah berjalan baik, namun membutuhkan peningkatan secara berkala agar dampaknya lebih terasa.

Karena hal itu adalah masalah mendasar, Slamet mendorong pemerintah daerah memaksimalkan berbagai instrumen kebijakan yang ada melalui pendataan riil di lapangan.

"Pemerintah memiliki banyak instrumen. Kuncinya adalah melakukan pendataan yang valid. Penyelamatan Daerah Aliran Sungai (DAS) harus diprioritaskan, krisis air bersih dituntaskan di Kecamatan Tallo dan Rappocini, serta penanganan sampah difokuskan di Biringkanaya dan Tamalate," pungkas Slamet.

Sebagai informasi, MSF tingkat Provinsi Sulawesi Selatan ini digagas oleh sejumlah organisasi masyarakat sipil: YASMIB Sulawesi, HWDI Sulsel, dan KPPI Makassar. Selain ketiga lembaga itu, MSF juga didukung oleh International Budget Partnership (IBP).

Adapun instansi pemerintah yang dilibatkan adalah sejumlah Dinas Provinsi, perwakilan dinas terkait Kabupaten Gowa, Kota Makassar, Maros, dan Pangkep.