Jakarta — Sebanyak 190 mahasiswa Sosiologi dari berbagai perguruan tinggi di Indonesia mengikuti Diskusi Mahasiswa Sosiologi Indonesia Sesi 1. Kegiatan yang dimulai pukul 13.00 WIB itu dihadiri lebih dari 70 ketua Hima Sosiologi Se-Indonesia, berdasarkan data jumlah anggota yang bergabung dalam Group WA Forum Mahasiswa yang disebarkan saat kegiatan.

Acara dipandu oleh Ibu Dyas dari Universitas Bengkulu dan dibuka oleh Ketua Umum APSSI, Dr. Tyas Retno Wulan, M.Si. Dalam sambutannya, Tyas menekankan pentingnya daya kritis mahasiswa Sosiologi untuk mempertajam kepekaan sosial dan membaca perspektif masyarakat secara komprehensif dan holistik.

“Mahasiswa harus memperkuat analisis sosiologis, lebih jeli melihat perubahan sosial, termasuk memahami motif di balik berbagai gerakan atau fenomena sosial,” kata Tyas.

Ia juga menegaskan bahwa kritik sosial harus dibangun di atas metodologi yang kuat dan didukung data, bukan sekadar asumsi atau reaksi spontan. APSSI, lanjutnya, siap memfasilitasi ruang komunikasi dan diskusi mahasiswa, tetapi inisiatif dan gerakan tetap berasal dari kebutuhan mahasiswa sendiri. Dukungan APSSI tidak dimaksudkan untuk mengintervensi arah gerakan atau organisasi yang nantinya dibentuk mahasiswa.

Kegiatan inti dimoderatori oleh Sopian Tamrin, Ketua Bidang Mahasiswa dan Alumni. Menurut catatan diskusi, forum ini merupakan langkah awal untuk memahami apa yang terjadi di lapangan berdasarkan pengalaman mahasiswa dari berbagai wilayah. Tujuh perwakilan wilayah diminta memantik diskusi, namun forum tidak menutup ruang bagi perwakilan daerah lain untuk menyampaikan keresahannya. Perwakilan tersebut disebut hanya soal teknis, untuk menggambarkan bahwa Indonesia tidak bisa dipotret secara seragam dan tunggal.

Isu diskusi masih berupa penjajakan yang bersifat diagnostik terhadap persoalan mendasar Indonesia saat ini. Forum diharapkan dapat membantu menggambarkan kondisi Indonesia melalui informasi para mahasiswa, sebelum nantinya menetapkan tema yang lebih spesifik, misalnya dinamika gerakan mahasiswa. Kesempatan ini juga disebut sebagai sumber daya penting bagi mahasiswa Sosiologi untuk berjejaring dan saling menguatkan. Ke depan, mahasiswa dimungkinkan membangun wadah sebagaimana HIMASOGI di masa lalu, tetapi hal itu dikembalikan pada kebutuhan dan kesepakatan mahasiswa sendiri.

Bidang Mahasiswa bertindak awal sebagai fasilitator yang tidak memiliki kepentingan tertentu di luar pengembangan kapasitas mahasiswa dan alumni Sosiologi Se-Indonesia.

*Potret Persoalan dari Berbagai Wilayah

Aldonus A.N Almung dari Papua menyoroti isu sumber daya alam yang masih menjadi perhatian utama. Papua dikenal kaya, tetapi kenyataan ekonomi masyarakatnya masih sangat memprihatinkan. Fasilitas dasar masih menjadi persoalan sehari-hari, misalnya kurangnya tenaga medis dan fasilitas kesehatan yang tidak terjamin. Ia juga mencatat adanya pembatasan aktivitas masyarakat sampai jam 3 sore, tidak adanya jaminan keamanan karena konflik masih banyak terjadi, serta angka putus sekolah yang tinggi di luar Pulau Jawa. Masyarakat, menurutnya, menolak Proyek Strategis Nasional (PSN) karena merusak lingkungan.

Naufal Irgi Al Ghani dari Jawa menilai potret bahwa pembangunan bersifat Jawa sentris tidak tepat. Jawa yang dimaksud hanya sebagian besar berlangsung di pusat-pusat kota. Masih banyak daerah terbelakang di wilayah Jawa, terutama di pinggiran. Justru karena pembangunan tidak merata di daerah Jawa, ketimpangan sosial ekonomi sangat besar terjadi di Jawa.

Amrusani Tastian dari Sumatera menyoroti lambannya penanganan kebakaran hutan dan lahan (Karhutla) yang dampaknya dirasakan masyarakat hampir merata di seluruh Sumatera. Banjir juga masih kerap terjadi, tidak terlepas dari deforestasi massif dalam beberapa tahun terakhir. Ia menilai Sekolah Rakyat belum menjadi langkah strategis di tengah banyak masalah lain yang perlu mendapatkan perhatian.

Andi Syalsa Putri Nur Fadilah dari Kalimantan menilai pembangunan berskala besar di Kalimantan hanya dilihat dalam kerangka pertumbuhan ekonomi, tetapi luput melihat aspek pemerataan yang penting untuk mendudukkan tujuan pembangunan yang berkeadilan. Pembangunan besar itu, menurutnya, memberikan dampak kerusakan hutan yang luar biasa parah. Kebakaran hutan Kalimantan termasuk yang terparah dalam sepuluh tahun terakhir, dan dampaknya pada alam serta masyarakat sulit dihindari. Pada akhirnya pembangunan justru mereproduksi ketimpangan sosial ekonomi, diperparah oleh keterbatasan BBM di Kalimantan yang sangat berdampak pada masyarakat menengah ke bawah.

Muh. Alham Salewattang dari Sulawesi menyoroti perampasan ruang hidup akibat proyek pembangunan nasional. Perluasan pembangunan kawasan pantai di Kota Makassar disebut harus mengorbankan warga setempat, seperti warga Pulau Lae-Lae, Tallo, Cambayya, dan warga lain yang banyak menggantungkan hidup di kawasan pesisir. Mereka kehilangan sumber penghidupan yang aksesibel dan menjanjikan, seperti menangkap ikan ambbaring dan udang. Semenjak reklamasi CPI dan pembangunan Makassar New Port, masyarakat tidak lagi memiliki sumber penghasilan yang dapat mencukupi kebutuhan sehari-hari. Menurutnya, pemerintah melalui program pembangunan secara terang-menderang melakukan peminggiran dan pemiskinan pada warga sekitar pantai. CPI dan sekitarnya pun menjadi ruang baru yang berpihak pada kalangan elit semata.

Zaidan Falah dari Yogya menyoroti privatisasi tempat wisata yang menciptakan eksklusi dan kesenjangan sosial. Ia juga mencermati perubahan orientasi perguruan tinggi dengan model PTN-BH yang semakin menguatkan komersialisasi pendidikan. Kampus makin terbebani mencari sumber pendapatan, dengan implikasi perubahan ruang di dalam kampus. Ruang-ruang kolektif yang biasanya menjadi tempat bertumbuh, berdialektika, dan ruang pergumulan sosial mahasiswa banyak menjadi korban proses komersialisasi, misalnya pembangunan GIK (Gelanggang Inovasi Kreatif). Zaidan juga menyoroti kualitas demokrasi yang kian tergerus melalui tindakan represi dan keterlibatan perguruan tinggi dalam mengintervensi gerakan mahasiswa. Menurutnya, kondisi politik nasional sedang tidak baik-baik saja dan semakin mengkhawatirkan, sehingga diperlukan konsolidasi kolektif dan forum mahasiswa Sosiologi harus menjaga idealisme perjuangan. Namun, ia menyayangkan adanya kegamangan identitas atau krisis identitas bagi mahasiswa Sosiologi, karena kebanyakan mahasiswa tidak tahu melihat peran Sosiologi dan bagaimana perannya dalam menyikapi tren pasar.

Salma Kania Z dari Jakarta menilai ketimpangan juga tidak terlepas dari pemberitaan terus-menerus tentang ibu kota. Ia mencatat seruan aksi “Indonesia Sadar” pada 28 Oktober 2026 yang memperjuangkan ekonomi, ketenagakerjaan, lingkungan, dan hukum. Kesuksesan rombongan aksi memasuki kawasan Bundaran HI disebut tidak terlepas dari sokongan elemen aksi dari LSM dan masyarakat sipil. Menurutnya, mahasiswa harus menempatkan diri sebagai bagian dari gerakan masyarakat sipil. Model gerakan kolaborasi sipil dinilai sangat efektif menghadapi fragmentasi gerakan. Banyak elemen masyarakat yang apatis, tetapi sumber daya sipil perlu dimanfaatkan untuk membangun kekuatan gerakan yang lebih mengakar atas dasar kepentingan bersama. Mahasiswa juga tidak boleh terjebak gimik politik yang bisa mengubah sikap kritis. Media sosial sebagai arena sosial baru potensial untuk menyebarluaskan gerakan, tetapi harus diwaspadai karena kecenderungannya tak pasti dan mudah berubah, sehingga gerakan mahasiswa bisa terpengaruh perubahan isu yang cepat.

Talenta dari UNILA menyayangkan kampus banyak membangun kafe dan semacamnya yang mengubah atmosfer akademik. Ia juga menyoroti kebakaran hutan yang dampaknya sangat merugikan masyarakat. Menurutnya, mahasiswa perlu membangun investasi sosial agar memiliki kedekatan dengan masyarakat.

Sakina Ghaya dari UIN Jakarta menegaskan masih banyak daerah pinggiran di Jakarta dan sekitarnya, sehingga tidak bisa digeneralisasi dalam potret tertentu saja. Pada daerah tertentu, ketersediaan fasilitas dasar pendidikan masih belum memadai. Angka putus sekolah di Jakarta dan sekitarnya juga masih tergolong tinggi.

Rahmat Hidayat dari USN Kolaka, Sulawesi Tenggara, menilai perjuangan mahasiswa harus meyakinkan publik bahwa mereka merasa diwakili. Namun, harus jelas kepentingan publik mana yang terwakili. Mahasiswa sebaiknya tidak terjebak pada rutinitas dan ruang diskusi internal semata, melainkan harus mampu terhubung dengan persoalan yang dihadapi masyarakat.

Risqa Rahmatillah dari Syah Kuala, Aceh, menyayangkan masih adanya praktik pelanggaran HAM berat di era ini. Kasus penembakan pengibar bendera Bulan Bintang di Aceh disebut dapat membangkitkan memori keliyanan Aceh terhadap NKRI. Menurutnya, masih banyak persoalan yang lebih mendasar daripada bicara simbol-simbol negara, misalnya persoalan dasar ekonomi dan keadilan. Di sinilah pentingnya Sosiologi menjadi dasar merespons situasi semacam itu, agar pemerintah tidak lagi terus-menerus menggunakan kekerasan.

Abror dari STISIPOL Raja Haji menyoroti masih tampaknya praktik korupsi kekuasaan. Persoalan mendasar munculnya tenggelamnya gerakan mahasiswa adalah perubahan generasi. Siklus generasi dalam proses kaderisasi sangat menentukan. Satu generasi bisa menumbangkan rezim, namun belum tentu rezim selanjutnya. Menurutnya, gerakan mahasiswa hanya fokus pada bagaimana melakukan reformasi atau revolusi, tetapi gagal mengawal setelahnya. Pada akhirnya sama saja. Gerakan mahasiswa harus bisa memperkirakan pasca-perubahan rezim. Ia juga melihat pemanfaatan media sosial dalam gerakan masih lemah dan belum massif untuk membangkitkan gerakan kolektif yang lebih besar.

Queen Alivia dari UIN Jakarta menilai perlu ada upaya simultan untuk melakukan literasi dan penyadaran masyarakat terkait kondisi politik dan kebangsaan. Upaya itu bisa dimulai dari isu dan persoalan mendasar yang mereka alami di sekitarnya, misalnya isu ekologi pada saat kebakaran hutan atau isu ekologis lainnya.

Forum ini diharapkan menjadi ruang awal bagi mahasiswa Sosiologi Se-Indonesia untuk memetakan persoalan, memperkuat jejaring, dan menjaga independensi gerakan. APSSI menegaskan posisinya sebagai fasilitator, bukan pihak yang mengintervensi arah gerakan mahasiswa.