JAKARTA– Anggota Komisi IV DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Jaelani, mengapresiasi capaian positif kinerja ekspor produk kelautan dan perikanan Indonesia sepanjang tahun 2025. Namun, ia menekankan agar tren kenaikan nilai ekspor tersebut tidak hanya menjadi angka statistik, tetapi harus berdampak langsung pada kesejahteraan nelayan dan petani udang.

Berdasarkan data Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP), total nilai ekspor perikanan periode Januari–Desember 2025 mencapai USD 6,27 miliar, atau tumbuh 5,2% dibandingkan tahun sebelumnya. Amerika Serikat tetap menjadi tujuan utama dengan kontribusi USD 1,99 miliar (31,8%), disusul Tiongkok senilai USD 1,22 miliar (19,5%), dan ASEAN USD 1,00 miliar (16,0%).

"Kenaikan nilai ekspor ini patut kita apresiasi. Kendati demikian, pertumbuhan ini harus dirasakan manfaatnya oleh para nelayan dan petani udang di tingkat bawah, bukan hanya dinikmati oleh segelintir pihak," ujar Jaelani di Jakarta, Rabu (18/2/2026).

Jaelani menyoroti ketimpangan dalam industri perikanan nasional. Menurutnya, selama ini sektor hilir hasil perikanan masih didominasi oleh pemodal besar, sementara pengusaha perikanan kelas menengah dan kecil seringkali terpinggirkan.

Ia mendesak pemerintah untuk memanfaatkan momentum kenaikan ekspor ini sebagai pintu masuk transformasi industri yang lebih inklusif.

"Kondisi ini harus diubah. Tren positif ekspor harus menjadi sarana untuk mengangkat pengusaha kecil dan menengah agar bisa terlibat lebih jauh dalam rantai pasok global. Jangan sampai mereka hanya jadi penonton di tengah kejayaan ekspor kita," tegas legislator PKB tersebut.

Selain masalah kesejahteraan, Jaelani mengingatkan KKP untuk memperketat pengawasan kualitas produk perikanan. Kenaikan ekspor merupakan indikator bahwa produk Indonesia kian diterima di pasar internasional, sehingga standar mutu harus dijaga secara konsisten.

Ia juga menyoroti isu sensitif terkait kabar adanya sebagian produk perikanan di wilayah Banten yang diduga tercemar radioaktif beberapa waktu lalu.

"KKP harus memastikan kualitas dan keamanan produk kita tetap terjamin. Isu pencemaran, seperti kabar radiasi di Banten, harus segera ditangani dengan transparan dan saintifik agar tidak merusak kepercayaan pasar internasional yang sudah terbangun," pungkasnya