Oleh Akbar, Ishak*

Opini - Sebenarnya apa tujuan HMI? Konstitusi menyebut tujuan HMI membina mahasiswa Islam menjadi Insan Ulil Albab. Insan ini diminta turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah swt. Saking pentingnya, tujuan HMI diatas bahkan dihafalkan khusus setiap kader HMI saat mengikuti Basic Training. Yang tak menghafalnya tidak boleh masuk forum.

Dari tujuan HMI, saya terus bertanya-tanya sudah sampai mana upaya kita mencapai tujuan tersebut. Dan pertanyaan yang lebih menggelisahkan lagi, apakah kita tahu cara mencapai tujuan itu. Apakah praktik dan segala tingkah laku organisasi HMI sejauh ini memungkinkan mewujudkan tujuan tadi.

Upaya mencapai tujuan HMI selalu disandarkan pada dua aspek, yakni perkaderan dan perjuangan. Itulah mengapa HMI selalu disebut organisasi perkaderan dan perjuangan. Namun sayang, perkaderan sebatas memperbanyak massa, tanpa keseriusan membina. Sementara perjuangan dimaknai terlalu sempit bahkan mencakup hitungan memenuhi kepentingan pribadi. Jauh dari perjuangan menegakkan nilai Islam, termasuk membela keadilan.

Pada semua jenjang perkaderan HMI, dipandang mampu menjalankan peran pembinaan. Dari mahasiswa Islam yang biasa saja, menjadi Insan Ulil Albab (berkelakuan seperti Nabi Muhammad Saw). Masalahnya adalah, mengapa kebanyakan kader HMI justru berkelakuan sebaliknya, jauh dari karakteristik Insan Ulil Albab. Kenyataan pahitnya, Perkaderan HMI gagal membina kader, sekurang-kurangnya menjadi lebih baik, secara spritual, mental, integritas, dan loyalitas terhadap organisasi dan masyarakat kecil.

Contoh cepatnya misalnya. Ada mahasiswa Islam yang rajin salat sebelum masuk HMI. Setelah menjadi kader HMI, dia justru tidak salat lagi. Dari sini saja tampak ada masalah dalam misi pembinaan HMI. Yang seharusnya setelah masuk HMI semakin rajin salat, malah setelah masuk malah jauh dari ibadah.

Lalu pembinaan seperti apa yang kita maksud atau ingin jalankan. Sedangkan yang terjadi malah penurunan kualitas seseorang. Betul bahwa HMI bukanlah pesantren, dan Lafran Pane pernah marah karena tidak ingin HMI menjadi pesantren. Namun ketidaktaatan ibadah kader hingga pengurus HMI, menciptakan lingkungan yang memperburuk kondisi mahasiswa Islam.

Saya selalu mendambakan, agar pembinaan HMI tak menomorduakan soal ibadah. Bukan berarti saya tidak setuju dengan pembinaan intelektual dan lainnya. Taruhlah misalnya, sebelum masuk HMI, dia terbata-bata bacaan Qurannya, dan setelah masuk, bacaannya tidak terbata lagi. Orang yang tadinya salat sekali seminggu, setelah jadi kader HMI, salatnya jadi lima waktu. Sesederhana itu pembinaan yang seharusnya ditekankan HMI.

Pernah suatu waktu, saya menyoroti malasnya kader HMI beribadah, terutama salat lima waktu. Saya mempermasalahkan banyaknya pengurus dan kader yang tidak salat. Dan kemalasan ibadah ini, dipertontonkan didepan calon kader HMI yang sementara mengikuti Basic Training. Lalu seorang kader tidak sepakat dengan pandangan saya. Dia protes sebab menurutnya persoalan ibadah adalah ranah pribadi seseorang sehingga tak boleh dipersoalkan di HMI. 

Kemudian saya jawab begini. Memang betul ibadah merupakan urusan personal kita dengan Tuhan. Namun ber HMI, berarti dalam posisi berorganisasi. Bagaimana perasaan kita ketika orang bilang, kader HMI kok tidak salat. Nah penyebutan nama HMI akan selalu merujuk pada identitas kelompok, bukan personal. Inilah yang membuat saya resah, sebab satu kader berperilaku tidak taat, mengotori ribuan nama lainnya, bahkan nama besar HMI.

Yang saya uraikan diatas membawa kesimpulan, bahwa perkaderan kita belum optimal menjalankan pembinaan. Perkaderan kita hanya berhasil menambah massa, tidak lebih dari itu.

Masalah serius kedua adalah, kegagahan menyusun visi dan arah gerak perjuangan. Baik visi memperjuangkan nilai-nilai keislaman maupun menunjukkan keberpihakan serius terhadap masyarakat kecil tertindas. Awalnya, tujuan perjuangan ini lahir dari keterlibatan HMI dalam proses kemerdekaan Indonesia atas penjajahan. Usai masa itu, kita bisa memaknai substansi perjuangan sekarang ini sebagai tanggung jawab sosial HMI terhadap kondisi umat.

Turut bertanggung jawab atas terwujudnya tatanan masyarakat yang diridhoi Allah, sebenarnya sudah sangat jelas dipahami sebagai dorongan kader HMI untuk membela kebenaran dan melawan bentuk ketidakadilan. Meski demikian, yang dilakukan kader HMI justru melenceng. Banyak kader bahkan pengurus HMI, yang mengkapitalisasi organisasi untuk keperluan pribadi. Yang selanjutnya lebih memilih mendekati pemerintah atau kekuasaan dibanding rakyat. Kader HMI menjadi pa golla (pemuja kekuasaan) sekaligus pengolah (penjilat pejabat).

Nilai Islam yang semestinya diamalkan yakni kader yang ber amar makruf nahi mungkar kini hanya sebatas perintah tuhan yang selalu diucapkan kader HMI tetapi berlainan dengan perbuatannya. Seakan ikrar kader dilanggar dengan kesabaran penuh.

Alhasil jadilah kondisi tatanan masyarakat yang kacau balau bukan tatanan yang diridhoi Allah. Dan kenyataan ini harus kita terima sebagai bukti betapa tidak bertanggung jawabnya kita terhadap kelompok masyarakat yang mengalami ketidakadilan dan terus berada di lingkaran kezaliman penguasa hari ini.

Maka dari itu, saya menawarkan bagaimana jika tujuan HMI diubah saja. Bukan lagi membina mahasiswa Islam menjadi Insan Ulil Albab, tetapi insan pa golla yang senang hidup di bawah telunjuk dan ketek kekuasaan.

*Sebuah Kemunduran Organisasi 

Kondisi Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) akhir-akhir ini mengalami degradasi penurunan kualitas pengurus yang jauh dari kata ideal, dan sebenarnya telah menjadi masalah kronis justru berbanding terbalik dengan kondisi sejak dulu yang masih diprakarsai oleh pendiri HMI Lafran Pane.

Dulu HMI dikenal sebagai organisasi yang melahirkan kader berintegritas, berwawasan luas, dan berpegang teguh terhadap nilai independensi dan intelektual. 

Namun seiring perjalanan waktu memperlihatkan pergeseran yang signifikan akibat pola politik pragmatis yang semakin menjamur. Apakah ini ujian berat bagi kader HMI untuk mempertahankan idealisme dan independensi di tengah godaan politik kekuasaan.

Politik pragmatis tidak hanya mengubah cara pengurus dalam mengambil keputusan namun hal ini juga membuka pintu kepentingan pribadi yang lebih mementingkan posisi dan kekuasaan daripada kualitas kepemimpinan sehingga ini mempengaruhi kondisi internal.

Kebiasan ini mengubah waja asli HMI serta terseret dalam arus kepentingan yang justru berseberangan dengan semangat Kita Berjuang.

Akibatnya proses perkaderan yang semestinya bertujuan mencetak kader mandiri dan revolusioner justru menjadi formalitas tanpa makna substansial.

Dampak semakin terasa Lemanya konsolidasi internal, yakni menurunya produktivitas program organisasi serta hilangnya kepercayaan anggota terhadap kepengurusan.

HMI yang semestinya menjadi agen perubahan dan ujung tombak perjuangan kini cenderung menjadi alat legitimasi kekuasan pragmatis.

Kondisi ini membawa resiko besar bagi keberlanjutan organisasi karena pengurus yang tidak berkompeten dan proses perkaderan yang cacat dapat melemahkan sinergi serta menguburkan harapan arah perjuangan HMI yang sesungguhnya.

Kalau tidak segerah ada evaluasi mendalam dan reformasi struktural maka HMI akan terus mengalami kemerosotan kualitas dan kredibilitas. 

Perlu kembali pada semangat awal serta memperkuat kultur kaderisasi yang berbasis pada integritas, pemahaman ideologis dan komitmen sosial yang dapat dipercaya sehingga HMI bisa kembali ke jalur yang benar dan mengembalikan peranya sebagai organisasi mahasiswa yang progresif dan berdampak nyata bagi masyarakat.

Masa depan HMI juga bergantung pada kemampuan seluruh kader dan pengurus untuk memformulasikan kembali semangat dan idealisme yang pernah menginspirasi di HMI sehingga organisasi ini tidak hanya menjadi nama besar tanpa makna, melainkan sebuah kekuatan progresif nyata bagi masyarakat.

Dengan kembali ke khittah perjuangan kader HMI dapat memformulasikan ulang strategi dan visi perjuangan yang tidak hanya pragmatis untuk kemajuan HMI tetapi juga bersifat transformatif.

Rekonstruksi khittah perjuangan membantu membangun solidaritas internal kader dan menguatkan identitas yang selama ini menjadi pondasi kokoh menghadapi tantangan politik yang kompleks.

Menyelamatkan organisasi mesti dimulai dari penguatan nilai-nilai dasar kebudayaan organisasi yang selama ini menjadi pondasi di tengah gempuran pragmatisme politik. HMI wajib kembali meneguhkan idealisme dan moralitas sebagai identitas.