Makassar - Ketua Umum Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) MPO Universitas Negeri Makassar (UNM) melayangkan kritik keras terhadap program nasional Makan Bergizi Gratis (MBG) yang dinilai telah berubah dari gagasan ideal menjadi praktik amburadul penuh skandal.

Program yang digadang-gadang pemerintah sebagai langkah besar menekan angka gizi buruk itu justru dinilai menciptakan masalah baru, mulai dari kasus keracunan massal siswa hingga munculnya ribuan dapur fiktif di berbagai daerah.

“Program MBG ini cacat sejak dalam ide. Ia lahir dari ambisi politik, bukan dari perencanaan rasional dan kesiapan sistem. Akibatnya, yang seharusnya jadi solusi justru menimbulkan petaka,” tegas Ketua Umum HMI MPO UNM dalam keterangannya, Senin (13/10/2025).

Menurutnya, gagasan makan gratis untuk anak sekolah memang terdengar populis, namun pemerintah tidak memikirkan kesiapan infrastruktur dan sistem pengawasan yang matang.

“Apa gunanya makan gratis jika justru anak-anak yang harus dilarikan ke rumah sakit? Bagaimana mungkin negara bicara tentang gizi dan kesehatan, sementara dapur tempat makanan itu dimasak saja fiktif?” ujarnya dengan nada tegas.

Ketua Umum HMI MPO UNM juga menilai bahwa kegagalan MBG bukan hanya pada pelaksanaan, tetapi juga pada mentalitas birokrasi yang gemar memburu proyek tanpa tanggung jawab moral.

“Ribuan dapur fiktif itu bukan sekadar kesalahan teknis, itu bukti kegagalan moral dan pengawasan negara. Ini bentuk pengkhianatan terhadap amanah publik dan hak anak untuk mendapatkan makanan sehat,” katanya.

Ia juga menuding pemerintah tidak memiliki sistem verifikasi yang transparan dan tidak membuka data publik soal lokasi dapur, pihak pengelola, dan sumber bahan makanan.

“Kalau pemerintah benar-benar yakin program ini bersih, buka datanya. Biar masyarakat tahu dapur MBG di mana, siapa pengelolanya, dan bagaimana proses pengolahannya. Jangan cuma bangga dengan angka di laporan, tapi rakyat di lapangan justru jadi korban,” tambahnya.

Lebih jauh, Ketua Umum HMI MPO UNM menilai MBG telah kehilangan arah sebagai program sosial dan justru berubah menjadi proyek politis.

“Program ini seolah dibuat bukan untuk memberi makan rakyat, tapi untuk memberi makan kepentingan politik. Ia gagal sebagai ide karena tidak berpihak pada rakyat secara jujur, dan gagal dalam penerapan karena abai terhadap standar keselamatan pangan,” ucapnya lantang.

HMI MPO UNM menuntut pemerintah untuk melakukan evaluasi menyeluruh, termasuk menghentikan sementara pelaksanaan MBG di daerah-daerah yang bermasalah, melakukan audit independen terhadap seluruh titik dapur, serta menindak tegas pihak-pihak yang terlibat dalam penyimpangan program.

“Hentikan dulu MBG sampai sistemnya jelas dan aman. Jangan jadikan anak sekolah sebagai kelinci percobaan. Kami menolak segala bentuk program populis yang mengorbankan keselamatan rakyat,” tutupnya.