Jakarta – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) terus memperkuat kerja sama internasional dalam pengembangan layanan prakiraan lingkungan laut dan mitigasi bahaya maritim guna meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir serta mendukung ketahanan sektor kelautan. Komitmen tersebut diwujudkan melalui penyelenggaraan BMKG-NMEFC Joint Workshop on Marine Environmental Forecasting, Hazard and Mitigation di Auditorium Kantor Pusat BMKG, Jakarta, Kamis (12/11/2026).

Kegiatan ini merupakan tindak lanjut kerja sama antara BMKG dan National Marine Environmental Forecasting Center (NMEFC) China di bidang prakiraan lingkungan laut dan mitigasi bahaya maritim. Melalui forum ini, kedua institusi bertukar pengetahuan dan pengalaman, sekaligus membahas langkah konkret untuk mengembangkan layanan informasi kelautan dan memperkuat sistem peringatan dini.

Kepala BMKG, Teuku Faisal Fathani, menyampaikan bahwa penguatan kolaborasi tersebut semakin penting mengingat Indonesia dan China sama-sama menghadapi berbagai ancaman bahaya laut, termasuk tsunami, gelombang badai, dan perubahan kondisi lingkungan laut. Oleh karena itu, kesiapan sistem peringatan dini dan peningkatan kapasitas kedua negara perlu terus ditingkatkan.

“Peran BMKG sebagai Penyedia Layanan Tsunami Samudra Hindia (The Indian Ocean Tsunami Information Centre/IOTIC) dan peran NMEFC sebagai South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC) mengharuskan kita untuk memperkuat pengetahuan bersama,” ujar Faisal.

Ia menambahkan, ancaman di wilayah laut tidak hanya berkaitan dengan kawasan pesisir, tetapi juga mencakup struktur lepas pantai, peralatan maritim, serta dampak kenaikan permukaan laut. Oleh karena itu, pengembangan layanan informasi perlu diarahkan pada pendekatan multi-hazard yang mampu mendukung keselamatan masyarakat sekaligus berbagai aktivitas dan infrastruktur kelautan.

Dalam workshop tersebut, terdapat empat prioritas utama yang menjadi fokus pembahasan, yaitu penguatan observasi lingkungan laut, pengembangan operasional pemodelan laut beresolusi tinggi, peningkatan kapasitas prakiraan, serta penguatan ketangguhan masyarakat pesisir melalui program Tsunami Ready.

Faisal menegaskan bahwa hasil pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kelautan harus dapat diterjemahkan menjadi produk layanan yang memberikan manfaat nyata. Informasi tersebut diharapkan dapat mendukung keselamatan transportasi laut, sektor perikanan, pembangunan infrastruktur pesisir, tata ruang laut, pengembangan energi kelautan, pariwisata, hingga perlindungan lingkungan.

“Sebagai negara maritim, keselamatan laut bagi Indonesia terkait langsung dengan keselamatan publik, ketahanan ekonomi, dan pembangunan berkelanjutan. Saya mengharapkan fokus dan prioritas teknis yang konkret, tanggung jawab yang jelas, serta strategi yang praktis. Kemitraan kita harus diukur melalui dukungan yang lebih baik untuk semuanya,” ungkap Faisal.

Sejalan dengan hal tersebut, ia berharap workshop ini dapat menghasilkan kesepahaman mengenai prioritas teknis, pembagian tanggung jawab, serta strategi implementasi yang dapat ditindaklanjuti oleh kedua pihak. Dengan demikian, kerja sama yang terjalin tidak hanya mempererat hubungan kelembagaan, tetapi juga mendorong peningkatan kapasitas dan kualitas layanan yang bermanfaat bagi masyarakat.

Sementara itu, Plh. Deputi Bidang Geofisika, Ardhasena Sopaheluwakan, menyampaikan bahwa Indonesia dan China memiliki keterikatan yang erat dengan laut. Bagi Indonesia, laut merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari geografi, budaya, dan perekonomian yang membentuk identitas sebagai negara maritim. Sementara itu, China juga menempatkan laut sebagai bagian penting dalam strategi pembangunan dan keterlibatannya di tingkat global.

Menurut Ardhasena, kedua negara juga menghadapi tantangan serupa berupa ancaman bahaya laut alami. Dengan kemampuan NMEFC dalam prakiraan lingkungan laut serta jaringan pemantauan BMKG yang tersebar di seluruh wilayah kepulauan Indonesia, kedua institusi memiliki potensi besar untuk saling melengkapi.

“Hal inilah yang menjadi alasan mengapa kemitraan kita menjembatani koridor geografis dan operasional yang sangat penting,” jelasnya.

Lebih lanjut, Ardhasena menilai bahwa sinergi kedua institusi dapat mendukung pengembangan ilmu pengetahuan dan layanan kelautan. BMKG mengelola layanan peringatan dini tsunami di kawasan Samudra Hindia, sementara NMEFC mengoperasikan South China Sea Tsunami Advisory Center (SCSTAC). Melalui kolaborasi dalam pemodelan numerik laut, pertukaran data, dan penguatan sistem peringatan dini, kedua institusi diharapkan dapat meningkatkan keselamatan serta melindungi masyarakat pesisir.

“Dengan mengeksplorasi jalur kolaborasi dalam pemodelan numerik laut, pertukaran data, dan peringatan dini, kita bertujuan untuk meningkatkan keselamatan, melindungi masyarakat pesisir, dan membangun ketangguhan,” pungkasnya.

Adapun Wakil Direktur Jenderal NMEFC, Prof. Ling Tiejun, menyampaikan apresiasi kepada BMKG atas dukungan dan kerja sama yang telah terjalin, termasuk dalam mempersiapkan kunjungan delegasi NMEFC ke Indonesia. Menurutnya, berbagai kegiatan kolaborasi yang telah dilaksanakan menjadi landasan bagi kedua institusi untuk memperluas ruang lingkup kerja sama, baik melalui penguatan kemitraan formal maupun pengembangan kegiatan teknis yang lebih konkret.

Ia menegaskan bahwa keberlanjutan kemitraan membutuhkan komitmen bersama dari seluruh tim yang terlibat. Hal ini penting mengingat ancaman bahaya laut tidak mengenal batas negara sehingga upaya pengurangan risiko bencana perlu dilakukan melalui kolaborasi lintas negara.

“Bahaya laut tidak berhenti di perbatasan negara, dan upaya pengurangan risiko bencana adalah tanggung jawab yang kita emban bersama. Kami ingin menjadikan hari ini sebagai titik awal dan mulai mengerjakan apa yang dapat direalisasikan,” ujarnya.

Melalui workshop ini, BMKG dan NMEFC diharapkan dapat memperluas pertukaran data dan pengetahuan, mengembangkan teknologi pemodelan laut, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia. Kolaborasi tersebut juga diharapkan dapat menyempurnakan layanan prakiraan dan peringatan dini bahaya maritim guna meningkatkan keselamatan masyarakat pesisir dan mendukung berbagai aktivitas kelautan.