Bogor – Penegakan hukum terhadap nelayan Indonesia yang melintas batas negara di kawasan Pasifik dan Oseania perlu dilakukan secara lebih komprehensif, tidak hanya menindak pelaku di lapangan, tetapi juga mengungkap jaringan, aktor intelektual, pemodal, hingga beneficial owner yang memperoleh keuntungan dari praktik pelanggaran tersebut. Pendekatan tersebut dinilai penting untuk memperkuat perlindungan terhadap nelayan Indonesia sekaligus menjaga hubungan baik dengan negara-negara tetangga, khususnya Australia dan Papua Nugini.

Demikian disampaikan oleh Asisten Deputi Koordinasi Kerja Sama Pasifik, Oseania, dan Afrika Kemenko Polkam, Marsma TNI Parimeng saat membuka “Rapat Koordinasi Penyusunan Rekomendasi Kebijakan Penguatan Penegakan Hukum terhadap Nelayan Pelintas Batas Negara di Kawasan Pasifik dan Oseania” di Bogor, Jawa Barat, Rabu (15/7/2026).

“Melalui forum ini, teridentifikasi sejumlah tantangan, antara lain lemahnya formulasi sanksi pidana, belum optimalnya penerapan rezim tindak pidana perdagangan orang (TPPO) dan tindak pidana pencucian uang (TPPU), keterbatasan pertukaran bukti lintas negara, serta belum optimalnya penelusuran terhadap aktor pengendali dan aliran pendanaan,” jelasnya.

Ia juga menekankan bahwa pentingnya membedakan nelayan tradisional yang rentan menjadi korban dengan jaringan kejahatan terorganisir agar penegakan hukum berjalan secara adil dan tepat sasaran.

Selain aspek penindakan, rapat juga menekankan pentingnya pendekatan pencegahan melalui edukasi kepada masyarakat pesisir, penguatan ekonomi nelayan, serta peningkatan kapasitas aparat dalam menangani perkara lintas negara. “Pendekatan yang seimbang antara penegakan hukum dan pemberdayaan masyarakat diyakini dapat mengurangi terulangnya kasus nelayan pelintas batas di masa mendatang,” tambahnya Parimeng.

Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko Polkam bersama kementerian/lembaga terkait akan menyusun rekomendasi kebijakan yang menjadi dasar penguatan penegakan hukum terhadap nelayan pelintas batas negara. Rekomendasi tersebut diharapkan mampu melindungi nelayan Indonesia, menindak jaringan pelaku secara menyeluruh, serta memperkuat kerja sama dengan negara tetangga dalam menjaga keamanan dan stabilitas kawasan Pasifik dan Oseania.