Jakarta - Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan (BPPSDMKP) Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) mendorong kolaborasi dengan organisasi non-pemerintah (NGO). Langkah ini digagas untuk memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM) unggul di sektor kelautan dan perikanan.

"Kami membuka ruang kemitraan yang inklusif dan produktif dengan berbagai NGO yang memiliki kepedulian dan kapasitas dalam mendukung pelatihan dan pemberdayaan masyarakat, sejalan dengan kerangka ekonomi biru," kata Kepala BPPSDMKP KKP I Nyoman Radiarta dilansir Antara, Sabtu, (23/8/2025).

Dia menyebut KKP mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia lewat program penyuluhan, pendidikan, dan pelatihan. Upaya itu juga diperkuat dengan standardisasi dan sertifikasi yang disesuaikan dengan kebutuhan dunia usaha, industri, dan masyarakat.

Selain mengembangkan inovasi model pelatihan seperti learning management system (LMS), pelatihan hybrid, hingga community learning center, Nyoman menilai pendekatan itu tidak cukup tanpa keberpihakan nyata. Ia menekankan pentingnya perhatian khusus bagi kelompok rentan, termasuk perempuan, pemuda, dan masyarakat adat pesisir.

Ia menekankan pentingnya setiap capaian kolaborasi terdokumentasi dengan baik agar bisa menjadi rujukan di tingkat nasional maupun internasional. Ke depan, Nyoman mendorong lahirnya roadmap kolaborasi jangka menengah hingga panjang yang strategis, terukur, dan berorientasi pada hasil.

Ia menekankan pentingnya setiap capaian kolaborasi terdokumentasi dengan baik agar dapat menjadi rujukan nasional maupun internasional. Nyoman juga tengah menyusun roadmap kolaborasi jangka menengah-panjang yang strategis, terukur, dan berorientasi hasil, dengan program selaras agenda nasional ekonomi biru mencakup konservasi laut, penangkapan terukur, budidaya berkelanjutan, pengawasan berbasis teknologi, hingga penanganan sampah plastik laut.

"Dengan semangat kolaborasi dan saling percaya, kita dapat membentuk ekosistem pengembangan SDM kelautan dan perikanan yang lebih kuat dan berdampak langsung bagi masyarakat," ucap dia.

BPPSDMKP KKP menginisiasi pertemuan dengan delapan NGO yang bergerak di bidang kelautan, perikanan, dan lingkungan. Pertemuan itu menghadirkan Rare Indonesia, Yayasan Rekam Nusantara, Coral Triangle Center, Yayasan Konservasi Alam Nusantara, SMERU Research Institute, EDF Indonesia, Destructive Fishing Watch Indonesia, serta WWF Indonesia.