JAKARTA — Anggota Komisi IV DPR RI, Melati, mengusulkan pembentukan Panitia Kerja (Panja) terkait pengelolaan Benih Bening Lobster (BBL). Pembentukan Panja sebagai tindaklajut sektor kelautan, khususnya yang berdampak langsung terhadap kesejahteraan nelayan.

Usulan tersebut merupakan respons atas berbagai aspirasi nelayan dan pembudidaya yang selama ini menghadapi keterbatasan dalam mengakses serta memanfaatkan sumber daya BBL.

Melati menegaskan bahwa regulasi yang tidak berpihak kepada masyarakat dinilai bertentangan dengan amanat konstitusi serta arah pembangunan nasional.

“Permen (Peraturan Menteri) atau peraturan perundang-undangan yang tidak memihak masyarakat artinya itu bertentangan dengan Pasal 33 UUD dan tidak sesuai Asta Cita Presiden Prabowo. Kita satu suara satu semangat artinya kalau diperlukan Panja lobster ini mari kita lakukan kita satu semangat menjalankan amanat UUD Pasal 33 ayat 3,” ujar Melati selaku inisiator audiensi Komisi IV DPR RI bersama Kelompok Pembudidaya Benih Lobster yang digelar di Ruang Rapat Komisi IV, Gedung Nusantara DPR RI, Senayan, Jakarta, Senin (20/4/2026).

Ia juga menjelaskan bahwa komunikasi dengan nelayan merupakan bagian dari interaksi rutin yang memberinya gambaran nyata kondisi di lapangan. Meski di daerah pemilihannya di Bangka Belitung belum terdapat benur, hasil kunjungan menunjukkan nelayan menghadapi tekanan serius akibat menurunnya hasil tangkapan, sehingga memaksa mereka melaut lebih jauh, bahkan melampaui batas yang diatur dalam peraturan.

“Percakapan antara saya dengan para nelayan, mereka menjalani hari-hari untuk mendapatkan ikan yang semakin lama semakin sulit. (Mereka) harus berjalan lebih dari 12 mil, padahal itu sangat dilarang di perundang-undangan tetapi mereka harus melanjutkan hidup mereka. Kalau benar itu ada di dapil maka saya yakin untuk mendorong agar para nelayan bisa mengambil benurnya untuk kesejahteraan,” tandasnya.

Sejalan dengan itu, Anggota Komisi IV DPR RI, T. A. Khalid, turut mendorong pembentukan Panja sebagai solusi untuk memperbaiki tata kelola sektor lobster secara menyeluruh.

“Kami mendorong pembentukan Panja untuk kita atur tata kelola yang lebih baik. Sehingga petani nelayan sejahtera, budidaya bisa hidup dan pajak negara bisa masuk kan itu harapan kita semua, tidak cukup di ruang forum ini. Maka sekali lagi saya sarankan ini Panja solusinya,” serunya.