Oleh: Andi Imran Mubarak - Warga Pattallassang

Opini - Malam hari listrik padam. Antrean BBM subsidi di SPBU mengular. Gas melon makin langka. Begitulah Bantaeng kini. Masalahnya berlapis, tapi yang susah cuma rakyat. Pejabat kita cuma Poa-poa dede.

Pemerintah lokal dan wakil rakyat tak berbuat banyak. Bukannya cari jalan keluar saat warga pusing, mereka malah sibuk menjaga jarak dari kesusahan publik.

Fenomena seperti ini sangat cocok dengan apa yang pernah dikatakan Karl Marx. Alienasi antara elite birokrasi dan rakyat biasa, sedang terjadi secara telanjang. Hak politik kita diwakili, tapi bagian susahnya tidak.

Begini, pejabat lokal ini digaji dari pajak rakyat. Harusnya mereka paham tugas dan tahu diri. Namun, amfibi politik ini melompat menjadi kelas borjuis yang terpisah jauh dari realitas sosial.

Di grup-grup WhatsApp, wakil rakyat sibuk menyalahkan warga demi mengamankan posisi politiknya. Mereka tidak sadar bahwa krisis ini berlarut-larut justru karena mereka sendiri tidak bekerja.

Mereka lebih banyak menonton dan manggut-manggut. Di saat pengecer memasang harga gas melon hingga Rp35.000, listrik padam 4-5 jam sehari, wakil rakyat memilih diam. Itu bukan cuma sikap pengecut, tetapi juga mengkhianati mandat.

Tapi, untuk tulisan ini, saya hanya akan fokus mengulas fenomena 'kelangkaan BBM'.

Sebetulnya, BBM subsidi ditengarai tidak benar-benar langka, melainkan imbas ambisi pemerintah pusat dalam menggenjot infrastruktur kendaraan listrik.

Masih ingat kan pidato Presiden: Yang masih mau pakai kendaraan BBM, rasakan sendiri nanti.

Nah statemennya itu diinterpretasi oleh menterinya. Agar presiden puas, akselerasi infrastruktur kendaraan listrik pun dimulai. Untuk menyembunyikan itu, pemerintah sudah menyiapkan langkah taktis agar mereka tak terpojok.

Narasi 'masyarakat panik' sengaja diproduksi sebagai manipulasi kelas, agar kegagalan manajemen tidak ditujukan kepada penguasa. Beban masalah lantas dipikulkan ke bahu warga.

Perspektif Chaos Theory menjelaskan bahwa ketidakstabilan pasokan energi dasar akan menciptakan Butterfly Effect yang merusak struktur sosial. Kekusutan distribusi menciptakan ketidakpastian total. 

Ujungnya, keputusasaan publik merobek tenun kultural yang paling mendasar. Di sinilah titik yang paling memilukan. Bagi penulis, nilai luhur Siri’ na Pacce kini hanya tinggal cerita. Tidak ada lagi harga diri. Tidak ada lagi solidaritas. Semuanya runtuh tak berbekas.

Akhirnya kita melihat. Rakyat yang terdesak mulai saling memangsa.

Di SPBU harga Pertalite tidak naik, tetapi di tingkat eceran harganya melambung tinggi. Karakter Pacce berganti menjadi hukum rimba: siapa kuat antre, dia yang dapat. Setelah dapat, BBM dijual kembali dengan harga mencekik kepada tetangga sendiri.

Walau begitu, kita semua tahu, perilaku nirempati seperti itu bukan bawaan lahir. Ia muncul akibat hilangnya rasa percaya pada sistem yang dibiarkan bobrok oleh pemerintah.

Toh krisis ini bukan bencana alam tak terprediksi seperti gempa bumi atau gunung meletus. Ini murni persoalan manajemen dan kemauan politik.

Kita bisa melihat contoh daerah seperti Makassar. Jika Makassar berani mengambil langkah taktis dengan menyediakan SPBU Modular di titik strategis, mengapa Bantaeng tidak bisa?

Pemerintah daerah dan DPRD tidak boleh terus berlindung di balik alasan teknis. Hemat saya, ada tiga langkah konkret yang bisa segera dilakukan:

Pertama, diversifikasi jalur logistik. Buka dan perbanyak titik distribusi taktis di tingkat kecamatan, atau bahkan sampai ke kelurahan untuk memecah konsentrasi antrean di SPBU konvensional Pertamina.

Kedua, sikat 'warga nakal'. Aparat Penegak Hukum (APH) harus bertindak tegas memburu para penimbun dan pengecer nakal yang memanfaatkan situasi, bukan malah menyudutkan warga awam yang membeli untuk kebutuhan dasar.

Ketiga, restore fungsi pengawasan. DPRD wajib menggunakan hak pengawasannya untuk memanggil dinas terkait dan menuntut transparansi kuota energi daerah. Hentikanlah sikap berdiam diri, sebab anda bukan batu.

Jika wakil rakyat dan pemerintah daerah terus bertingkah seperti pajangan tak berguna, identitas kultural kita benar-benar akan mati. Pangngadakkan dan Siri’ na Pacce tak boleh cuma menjadi jargon. Nilai itu harus menjadi praktik sehari-hari.

Sebagai penutup, kalaulah elite hanya mau hidup enak, sementara rakyatnya dibiarkan saling memangsa demi isi perut, lantas untuk apa pemerintah dan wakil rakyat itu ada?