Jakarta - Penguatan koperasi pesisir perlu diarahkan pada penyediaan layanan ekonomi yang dibutuhkan nelayan, mulai dari akses modal kerja, perbekalan melaut, hingga pemasaran hasil tangkapan. Langkah ini penting untuk memperluas pilihan transaksi, mengurangi ketergantungan yang merugikan pada pedagang pengumpul, serta meningkatkan posisi tawar nelayan dalam rantai tata niaga perikanan.

“Persoalan ekonomi nelayan tidak hanya berkaitan dengan produksi dan harga ikan, tetapi juga keterbatasan modal kerja, akses perbekalan dan bahan bakar minyak (BBM), informasi harga, fasilitas penanganan hasil tangkapan, serta akses ke pasar hilir,” jelas Budi Wardono, peneliti Pusat Riset Koperasi, Korporasi, dan Ekonomi Kerakyatan (PR KKEK) BRIN saat memaparkan hasil kajian berjudul “Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir: Tinjauan Dimensi Sosial Kelembagaan dan Ekonomi” dalam Seminar Hasil Survei Peran Pedagang Pengumpul di Wilayah Pesisir di Lampung Timur, Lampung, Kamis (22/10).

Berdasarkan studi di Sukabumi dan Indramayu, Jawa Barat, serta Lampung Timur, Lampung, Budi menjelaskan bahwa pedagang pengumpul menjalankan fungsi penting dalam aktivitas ekonomi nelayan. Mereka menyediakan modal dan perbekalan sebelum melaut, membeli atau menyalurkan hasil tangkapan, memberikan likuiditas, menghubungkan nelayan dengan pasar, serta membantu menghadapi risiko usaha.

Fungsi tersebut membuat hubungan antara nelayan dan pedagang pengumpul tidak dapat dilepaskan hanya melalui pembentukan koperasi atau pembangunan fasilitas fisik. Koperasi perlu menyediakan layanan ekonomi yang nyata, konsisten, dan dapat dipercaya agar menjadi alternatif yang layak bagi nelayan.

Dalam seminar bertema “Pengembangan Ekonomi Pesisir Berkeadilan Berbasis Koperasi” tersebut, Harry Lesmana, Perencana Ahli Madya dari Direktorat Koperasi dan UMKM, Kementerian PPN/Bappenas, menjelaskan potensi koperasi dalam memperkuat tata niaga hasil perikanan melalui materi “Potensi Pengembangan Tata Niaga Hasil Perikanan Berbasis Koperasi”.

Koperasi diposisikan sebagai penghubung penting dalam rantai nilai perikanan, mulai dari produksi hingga pemasaran. Pengembangannya mencakup perluasan akses pembiayaan dan permodalan, kemitraan dengan pasar dan industri, konsolidasi kelembagaan, integrasi rantai nilai dari hulu ke hilir, serta pemanfaatan teknologi dan digitalisasi.

Praktik koperasi perikanan yang mengintegrasikan produksi, penanganan, pengolahan, dan pemasaran juga dapat menjadi pendekatan yang dipertimbangkan sesuai dengan karakteristik wilayah.

Dalam penerapannya, pemerintah daerah perlu memetakan kebutuhan nelayan dan kesiapan kelembagaan koperasi sebelum menentukan prioritas program. Layanan yang dapat dikembangkan antara lain pembiayaan modal kerja, akses perbekalan dan BBM sesuai ketentuan, pengumpulan hasil tangkapan, transparansi harga dan pembayaran, serta kemitraan dengan pembeli