Jakarta - Kesejahteraan nelayan tidak luput dari perhatian Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka dalam dua tahun kepemimpinan. Perhatian ini diwujudukan dalam Kampung Nelayan Merah Putih atau KNMP yang terintegrasi dengan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP). Dengan semangat 2 Tahun Gerak Nyata, KNMP menjadi upaya pemerintah untuk memperkuat sektor pangan nasional.

Program ini sudah berjalan sejak 2025 sebagai program prioritas dari Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP). KNMP digagas sebagai salah satu Program Strategis Nasional yang tertuang dalam Asta Cita. Selain itu, KNMP merupakan salah satu program prioritas sebagaimana Instruksi Presiden Nomor 14 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembangunan Kawasan Swasembada Pangan, Energi, dan Air Nasional.

Secara umum, program ini bertujuan mengembangkan kawasan pesisir dan kampung budidaya sehingga menjadi pusat ekonomi kelautan yang berdaya saing, berkelanjutan, dan produktif. KNMP ini beroperasi dengan basis komunitas dan mengintegrasikan nilai rantai ekosistem yang lengkap di satu kawasan, mulai dari tahap produksi, pengolahan, distribusi, hingga pemasaran.

Dalam pidato kenegaraan di Sidang Tahunan MPR RI pada 14 Agustus 2026, Presiden Prabowo Subianto menyampaikan bahwa KNMP akan dilengkapi dengan berbagai fasilitas pendukung kegiatan perikanan. Presiden merinci fasilitasnya, antara lain pelabuhan, dermaga, tempat pelelangan ikan, ruang penyimpanan dingin, bengkel, pengolahan hasil laut, perumahan, dan fasilitas sosial. 

“Nilai perikanan kita setiap tahun adalah sekitar US$ 34 miliar, baru mungkin 5% yang dapat kita nikmati, sisanya diambil oleh kapal-kapal negara lain tanpa izin kita,” ujar Prabowo dalam pidato kenegaraan pada Sidang Bersama MPR, DPR, dan DPD RI di Gedung Nusantara, Jumat (14/8/2026).

Sejak tahun 2025, pemerintah telah berhasil membangun 100 kampung nelayan yang tersebar di seluruh Indonesia. Dalam tahap pertama, sudah ada 65 KNMP yang beroperasi, sementara 35 sisanya masuk ke dalam pembangunan tahap kedua. Dalam jangka panjang, pemerintah menargetkan akan ada 5.000 KNMP di seluruh Indonesia hingga 2029. Pembangunannya akan mempertimbangkan kondisi geografis, kebutuhan masyarakat, dan potensi ekonomi setiap kawasan pesisir.

Dari sisi anggaran, Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan mencatat APBN mendukung pembangunan KNMP hingga Rp1,1 triliun pada 2025. Anggaran ini digunakan untuk mendukung pembangunan kawasan dan fasilitas penunjang kegiatan nelayan