Cirebon - Sebanyak ribuan nelayan mendapat BPJS Ketenagakerjaan di kabupaten Cirebon. Hal ini diungkapkan pihak DKPP Kabupaten Cirebon usai menyepakati kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan di ruang rapat bupati, Senin (04/08/2025).
Bupati Cirebon Imron Rosyadi menyebut, penandatangan MoU merupakan upaya pemenuhan hak kebutuhan dasar masyarakat. Pelaksanaan program jaminan ketenagakerjaan bagi nelayan ini di danai melalui Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT).
Hal ini sesuai dengan perbup No.5/2025 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Ketenagakerjaan. Serta Perbup Cirebon No.18/2025 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau.
Adapun jumlah nelayan yang terkaver jaminan ketenagakerjaan pada 2025 dari DBHCT sebanyak 2.358 orang.
Bupati Imron mengaku saat ini Pemkab Cirebon terus berupaya mengurai permasalahan yang menjerat warga kurang mampu atau prasejahtera. Pemkab Cirebon terus menggali inovasi supaya kebutuhan dasar masyarakat, khususnya kelompok rentan bisa terpenuhi.
“Ke depan, kita bisa menyasar untuk pekerja rentan lainnya supaya masyarakat tak khawatir soal jaminan ketenagakerjaan dan kesehatannya,” ucapnya.
Selama ini, Pemkab Cirebon menanggung jaminan kesehatan warga yang tercatat sebagai penerima bantuan.
Sementara itu, perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk mengkaver jaminan ketenagakerjaannya.
Imron tidak ingin orang yang sakit saat bekerja di perusahaan ternyata jaminan ketenagakerjaannya tidak ditanggung perusahaan.
“Sehingga jadi korban,” imbuhnya
![$rows[judul]](https://maritimnews.co/asset/foto_berita/images_(61).jpeg)
Foto: Ilustrasi para nelayan. (Dok BPJS)
.jpg "image")
1.jpeg "image")
Tulis Komentar