MAKASSAR – Ratusan massa yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Mahasiswa (Geram) memadati jalanan Kota Makassar pada Kamis (7/5/2026). Di bawah pimpinan Ketua Umum Andi Fitra Ramadan dan Jenderal Lapangan Agim Muhammad, aliansi ini melayangkan mosi tidak percaya terhadap arah kebijakan pemerintahan Prabowo-Gibran yang dinilai mulai melenceng dari kepentingan rakyat kecil.

Dalam aksi tersebut, Geram menyoroti empat isu krusial yang dianggap sebagai kegagalan pemerintah dalam memenuhi janji kampanye, mulai dari sektor pendidikan hingga kesejahteraan buruh tambang.

Jenderal Lapangan, Agim Muhammad, secara terang-terangan mengkritik implementasi program unggulan pemerintah, Makan Bergizi Gratis (MBG). Menurutnya, program tersebut justru menjadi ancaman bagi ekonomi mikro.

"Kami menilai program MBG hanya menguntungkan vendor-vendor besar, sementara UMKM seperti kantin sekolah kehilangan mata pencaharian mereka," tegas Agim dalam orasinya. Ia juga menyoroti penggunaan anggaran pendidikan sebesar 42% hingga 47% yang dialihkan untuk membiayai program tersebut, yang dianggap sebagai pelanggaran terhadap konstitusi.

Sektor pendidikan di Sulawesi Selatan menjadi poin khusus dalam tuntutan mereka. Geram mendesak pemerintah untuk segera:

* Mengembalikan anggaran pendidikan murni sesuai mandat UUD 1945 (minimal 20% dari APBN).

* Memberikan upah layak dan kepastian status bagi guru honorer.

* Memperbaiki fasilitas sekolah yang rusak di pelosok Sulawesi Selatan.

"Pendidikan bermutu tidak akan lahir dari gedung sekolah yang hampir roboh. Negara berhutang besar pada guru honorer yang telah mengabdi bertahun-tahun tanpa kepastian," tambah Andi Fitra Ramadan.

Selain isu pendidikan, Geram menuntut realisasi janji 19 juta lapangan kerja yang hingga kini dianggap belum terlihat progresnya. Mereka juga mendesak penghentian intervensi militer di ranah sipil serta penuntasan kasus pelanggaran HAM masa lalu.

Di sektor industri, massa menuntut penghapusan sistem kerja *outsourcing* yang dianggap sebagai bentuk perbudakan modern, terutama bagi para pekerja di sektor pertambangan yang hak-haknya sering terabaikan oleh regulasi yang timpang.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari tersebut ditutup dengan pernyataan sikap yang tegas. Gerakan Rakyat Mahasiswa mengancam akan melakukan konsolidasi massa yang lebih besar dan menduduki titik-titik vital di Sulawesi Selatan jika pemerintah pusat maupun daerah tidak segera mengambil langkah konkret.

"Kami tidak akan berhenti sampai suara rakyat benar-benar didengarkan dan keadilan ditegakkan," tutup Agim di hadapan massa aksi yang meneriakkan slogan "Hidup Rakyat Indonesia".