MARITIMNEWS.CO, MAKASSAR – Air bersih, sanitasi layak, dan pengelolaan sampah merupakan kebutuhan esensial yang sangat dekat dengan kehidupan sehari-hari warga, khususnya di kawasan pesisir. Namun, potret di lapangan sering kali tidak sejalan dengan catatan manis di atas kertas dokumen anggaran pemerintah.

Hal tersebut diungkapkan oleh perwakilan Kesatuan Perempuan Pesisir Indonesia (KPPI) Makassar, Ida, saat memaparkan data mengenai efektivitas sektor Water, Sanitation, and Hygiene (WASH) dan persampahan di Kota Makassar.

"Melalui analisis anggaran WASH dan persampahan Kota Makassar ini, kita akan melihat berapa besar anggaran yang dialokasikan pemerintah, bagaimana realisasinya, dan apakah anggaran tersebut sudah menjawab kebutuhan masyarakat pesisir," ujar Ida melalui mengawali paparan materinya saat Multi Stakeholfer Forum (MSF) di Makassar, Kamis 29 Oktober 2026.

Berdasarkan analisis anggaran yang dihimpun, belanja daerah Kota Makassar tercatat mengalami fluktuasi dan selalu lebih besar dibandingkan pendapatan setiap tahunnya pada periode 2022–2026. Kendati demikian, porsi anggaran untuk sektor WASH sempat mengalami peningkatan dari Rp224 miliar (4,76%) pada 2022 menjadi Rp302 miliar (5,31%) pada 2025, sebelum akhirnya merosot tajam menjadi sekitar Rp103 miliar (1,99%) pada tahun 2026.

"Kita ingin memastikan bahwa anggaran pemerintah tidak hanya tercatat dalam dokumen, tetapi benar-benar menghasilkan perubahan nyata, seperti akses air bersih yang lebih baik, lingkungan yang sehat, sanitasi yang layak, dan pengelolaan sampah yang lebih baik," tegas Ida.

Persoalan utama, menurut dia, bukan sekadar besar kecilnya angka alokasi, melainkan bagaimana realisasi serta dampak nyata yang dirasakan masyarakat. Ida juga menunjukkan data bahwa realisasi anggaran WASH kerap kali hanya mencapai separuh dari total yang dialokasikan, seperti pada tahun 2024 (51,00%) dan tahun 2025 (49,92%).

"Hal ini menjadi pengingat bahwa perencanaan dan pelaksanaan anggaran perlu diperbaiki agar lebih konsisten dan tepat sasaran. Bagi komunitas perempuan pesisir, hal yang penting bukan hanya apakah anggaran telah dibelanjakan, tetapi juga apakah manfaatnya benar-benar dirasakan oleh masyarakat," jelas Ida.

Dugaan ketimpangan antara perencanaan dan realisasi ini terbukti nyata lewat hasil pemantauan pengadaan barang dan jasa (PBJ) yang dilakukan oleh FOKUS PESISIR di Kecamatan Tallo. FOKUS PESISIR sendiri adalah koalisi organisasi masyarakat sipil dan media yang dibentuk untuk melakukan pengawasan PBJ di Kota Makassar.

Lebih lanjut, pemantauan di tiga titik proyek air bersih mengungkap sejumlah persoalan pelik yang merugikan warga, mulai dari proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) jaringan perpipaan di Kelurahan Buloa senilai Rp796,9 juta yang mesin sumur bornya rusak kurang dari setahun, hingga proyek SPAM di Jalan Sultan Abdullah, Kelurahan Tallo, di mana pengeboran yang direncanakan sedalam 150 meter hanya terealisasi 80 meter.

"Oleh karena itu, perempuan pesisir perlu dilibatkan dalam pemantauan anggaran dan pelaksanaan program agar kebutuhan mereka menjadi perhatian pemerintah dan anggaran yang dialokasikan dapat menghasilkan perubahan nyata bagi kesehatan, kebersihan, dan kualitas hidup masyarakat pesisir," pungkas Ida.

Untuk diketahui, persoalan tersebut terungkap saat MSF yang melibatkan Pemerintah Kota Makassar bersama Bappeda, YASMIB Sulawesi, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia (HWDI) Sulsel, dan KPPI Makassar di Hotel Golden Tulip Essential Makassar.

MSF itu mengusung tema "Dari Anggaran ke Layanan Berkualitas: Memperkuat WASH, Persampahan, dan Kesehatan Reproduksi yang Inklusif di Kota Makassar". Forum ini mempertemukan unsur pemerintah, DPRD, akademisi, operator layanan, media, hingga organisasi masyarakat sipil guna merumuskan perbaikan konkret.