Makassar - Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Ekonomi Satu menggelar aksi unjuk rasa untuk menuntut percepatan reformasi kepolisian dan penegakan supremasi hukum. Aksi tersebut dipimpin oleh Ikbal sebagai Jenderal Lapangan. Demonstrasi berlangsung di Jalan Sultan Alauddin, Makassar, Selasa (10/3/2026).

Aksi tersebut melibatkan sejumlah lembaga kemahasiswaan dari lingkup fakultas ekonomi yang tergabung dalam aliansi. Mereka menilai rentetan kasus kekerasan yang melibatkan aparat kepolisian dalam beberapa waktu terakhir telah mencederai rasa keadilan masyarakat. Mahasiswa juga menyoroti dugaan kasus penembakan terhadap seorang pemuda di Makassar yang disebut terjadi secara tidak sengaja oleh pihak kepolisian.

Dalam orasinya, beberapa orator menegaskan bahwa aksi mahasiswa merupakan bentuk kepedulian terhadap kondisi penegakan hukum di Indonesia. Ia menyebut gerakan mahasiswa di Makassar tidak pernah berhenti menyuarakan keadilan ketika masyarakat sipil menjadi korban kekerasan aparat.

“Kami turun ke jalan bukan sekadar melakukan aksi, tetapi untuk mengingatkan bahwa keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas negara. Jika aparat yang seharusnya melindungi justru merenggut nyawa warga sipil, maka keadilan harus ditegakkan secara terbuka,” kata Ikbal saat berorasi.

Para peserta aksi membawa sejumlah spanduk dan poster yang berisi tuntutan terkait reformasi institusi kepolisian. Mereka juga menyampaikan pernyataan sikap yang menekankan pentingnya transparansi dalam penanganan kasus yang melibatkan aparat penegak hukum. Dalam pernyataan tersebut, mahasiswa mengecam segala bentuk kekerasan yang dilakukan aparat terhadap masyarakat sipil.

Aliansi Ekonomi Satu juga mendesak aparat penegak hukum untuk mengusut secara objektif setiap kasus kekerasan yang melibatkan anggota kepolisian. Mereka menilai proses hukum harus berjalan secara adil tanpa pandang bulu agar kepercayaan publik terhadap institusi negara dapat dipulihkan. Selain itu, mahasiswa meminta agar setiap pelaku pelanggaran diberikan sanksi sesuai dengan hukum yang berlaku.

Tuntutan reformasi kepolisian telah lama disuarakan oleh berbagai kelompok mahasiswa di Indonesia. Namun, menurutnya, hingga saat ini belum terlihat langkah konkret yang menunjukkan percepatan reformasi tersebut. Ia menilai kondisi ini membuat masyarakat semakin mempertanyakan komitmen negara dalam menjamin keadilan.

Menurut mahasiswa ekonomi, berbagai kasus yang muncul dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan bahwa persoalan internal dalam institusi kepolisian masih menjadi pekerjaan besar. Ia menilai reformasi kelembagaan diperlukan agar aparat dapat kembali menjalankan fungsi utamanya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Pandangan tersebut disampaikan dalam konteks meningkatnya kekhawatiran publik terhadap keselamatan warga sipil.

Para mahasiswa juga menyoroti prinsip negara hukum yang sering disampaikan dalam berbagai forum resmi. Dalam aksi tersebut, mereka menilai praktik penegakan hukum di lapangan masih belum sepenuhnya mencerminkan keadilan bagi semua pihak. Beberapa peserta aksi menyebut hukum kerap dianggap “tajam ke bawah dan tumpul ke atas”.

Selain menyampaikan tuntutan, massa aksi juga berupaya mengedukasi masyarakat mengenai pentingnya pengawasan publik terhadap institusi negara. Mereka menilai partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam mendorong perubahan kebijakan dan reformasi lembaga penegak hukum. Aksi berlangsung secara terbuka dengan pengawalan aparat keamanan di sekitar lokasi.

Melalui aksi ini, Aliansi Ekonomi Satu berharap pemerintah dan institusi kepolisian dapat segera mengambil langkah nyata dalam mempercepat reformasi internal serta memastikan penegakan hukum yang transparan. Mahasiswa juga menegaskan akan terus mengawal berbagai kasus yang menyangkut keselamatan masyarakat sipil. Mereka menilai gerakan mahasiswa tetap memiliki peran penting dalam menjaga kontrol sosial dan mendorong keadilan di tengah masyarakat.

Dalam Aksi ini yang Melibatkan beberapa lembaga, Kordinator Lapangan yaitu Ketua Lembaga yaitu Sayid Ospaullah (Ketua Pikom IMM FEB), Andriansyah (Ketua HMJ-M), Faiz Ikhwan (Ketua HIMAJEP) dan dari akuntansi yang dipimpin oleh wakil ketuanya, adapin kordinator mimbar dalam aksi tersebut yaitu Ketua Bidang Advokasi tiap lembaga dan Kabid Hikmah dari Pikom IMM FEB.