Jakarta – Finalis Sekolah Duta Maritim Indonesia 2025 kembali mendapatkan pembekalan penting, kali ini bersama Muklis Ramlam, M.H. (Mil.), Anggota TGUPP (Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan) Bidang Hukum dan Regulasi. Dalam kesempatan tersebut, beliau menyampaikan materi tentang hukum maritim Indonesia, meliputi tujuan, visi misi, serta regulasi yang menjadi dasar dalam pembangunan sektor kelautan.

Muklis menjelaskan bahwa hukum maritim memiliki peran strategis dalam memastikan pengelolaan laut berjalan adil, berkelanjutan, dan sesuai kepentingan nasional.

“Tujuan hukum maritim adalah memberikan kepastian hukum, melindungi sumber daya laut, serta menjaga kedaulatan negara. Dengan hukum yang kuat, maka visi maritim Indonesia bisa terwujud,” ungkapnya.

Beliau juga menekankan bahwa visi hukum maritim Indonesia diarahkan untuk memperkuat posisi Indonesia sebagai poros maritim dunia. Hal ini hanya dapat dicapai melalui regulasi yang jelas, penegakan hukum yang tegas, serta keterlibatan masyarakat dalam mendukung pengelolaan laut yang berkelanjutan.

Dalam pemaparannya, Muklis turut menguraikan berbagai regulasi terkait kelautan, mulai dari pengelolaan sumber daya laut, penegakan hukum di perairan, hingga kerja sama internasional di bidang maritim. Menurutnya, keberadaan regulasi bukan hanya aturan tertulis, tetapi juga panduan strategis dalam menjaga kepentingan bangsa di laut.

Milia, finalis dari Kalimantan Selatan, mengaku mendapatkan banyak pengetahuan baru dari sesi ini.

“Materi yang disampaikan membuka wawasan saya bahwa hukum maritim adalah fondasi penting untuk melindungi laut kita. Sebagai generasi muda, kita perlu memahami hukum agar bisa ikut berkontribusi dalam menjaga laut Indonesia,” ucapnya.

Selain itu, Muklis juga mendorong para finalis untuk menjadi agen penyebar literasi hukum maritim di kalangan masyarakat. Ia menekankan bahwa pemahaman hukum tidak boleh hanya dimiliki oleh aparat atau pemerintah, tetapi juga harus dipahami generasi muda sebagai calon pemimpin bangsa.

Sesi ini pun berlangsung interaktif, di mana para finalis berkesempatan mengajukan pertanyaan mengenai berbagai isu hukum maritim, mulai dari konflik perbatasan laut, penegakan hukum terhadap pencurian ikan, hingga peran Indonesia dalam perjanjian internasional. Diskusi yang hidup ini menambah semangat para peserta untuk terus belajar dan berkontribusi bagi kemajuan maritim Indonesia.

Pembekalan ini menjadi bagian penting dalam perjalanan para finalis Sekolah Duta Maritim Indonesia untuk memperkuat pemahaman tidak hanya pada aspek budaya dan ekonomi maritim, tetapi juga dasar hukum yang menopang keberlangsungan sektor kelautan nasional.