*Oleh Robinson Andi Patunndu, Aktivis GEMA.P.U.S-IPPMKB Makassar

Opini - Dapur MBG di desa Bambang, Kec.Bambang, Kab. Mamasa menggunakan Aula desa yang seharusnya dijadikan sentral kegiatan, kebutuhan masyarakat sekaligus ruang menyalurkan minat bakat generasi dibidang olahraga, namun semuanya seketika dihentikan oleh kehadiran proyek MBG ini dan semoga kehadiran tidak mencemari lingkungan sekitar.

Banyak lokasi yang lebih strategis di desa Bambang yang seharusnya bisa melalui survei apalagi ini adalah proyek prioritas Presiden (PS) dgn anggaran ratusan triliun yg mengakibatkan efisiensi anggaran.

Dan dalam juknis pendirian dapur MBG sangat jelas bahwa dapur tersebut wajib memiliki bangunan sendiri dan tidak menggunakan fasilitas publik yg telah memiliki peruntukan khusus.

Ironisnya ada dugaan pembuatan dapur MBG di desa Bambang ini menggunakan sebagian ADD yg seharusnya dialokasikan untuk pembuatan jembatan. Namun menjadi pertanyaan apakah anggaran ratusan triliun MBG itu tersumbat atau dana desa tahun 2025 yg sudah tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Jika anggaran proyek MBG yg belum ada knapa terlalu dipaksakan untuk membuat dapur secepat itu? Dan membiarkan pembangunan didesa terbengkalai? Menunggu anggaran tahun berikutnya.

Dan jika Alokasi Dana Desa 2025 sudah ada knapa harus dialihkan? Bukankah pembangunan didesa itu penting untuk memudahkan akses kebutuhan masyarakat. Dan anggaran untuk proyek prioritas Presiden PS ini sudah jelas dan pasti akan disalurkan. Yang salah cukup diluruskan. Yang benar Mari kita tuntaskan bersama.

Kita menuntut agar APH khususnya Inspektorat Mamasa tidak lagi menyepelekan hal ini.

Kita tidak menolak kehadiran MBG tpi kita menyoroti tempat yang seharusnya tidak menggunakan aula yg sudah jelas ada peruntukan khusunya sedangkan banyak bangunan lain di desa Bambang yg bisa digunakan, dibawa aula yg dipakai skarang itu kantor pertanian yg potensi dicemari apalagi dapur ini akan beroperasi lama.

Selain dari itu yg paling krusial adalah Sola Dana Desa yg sudah telah diatur peruntukannya untuk tahun 2025 lalu yaitu membuat jembatan namun parahnya justru dialihkan ke dapur MBG, apakah ini bukaan pelanggaran?

Memang dalam aturan ada potongan dana desa untuk mendukung MBG tpi tdk menggunakan dana yg sudah jelas peruntukannya itupun potongan dana desa hanya sekitar 20% kalau tidak salah.

Dan ini bukan kali pertamanya kita soroti soal ADD di didesa Bambang, beberapa waktu lalu pun kita menyerukan dugaan penyimpangan dana desa tpi sampai skarang APH Mamasa seolah menyepelekan. Harapan besar hari ini matanya terbuka.