Gowa - Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Gowa menanggapi wacana pemilihan kepala daerah melalui mekanisme legislatif dengan menekankan pentingnya menjaga substansi demokrasi dan kedaulatan rakyat.

PMII Gowa memandang bahwa demokrasi tidak semata soal efisiensi prosedural, tetapi juga menyangkut partisipasi publik, legitimasi kepemimpinan, dan kepercayaan rakyat terhadap sistem politik.

“Setiap wacana perubahan sistem pemilihan kepala daerah harus diletakkan dalam kerangka memperkuat demokrasi, bukan justru menjauhkan rakyat dari proses pengambilan keputusan politik,” tegas Awal Nugraha, Formatur Ketua PMII Cabang Gowa.

PMII Gowa menilai bahwa pemilihan langsung selama ini memberikan ruang partisipasi rakyat yang luas, meski di sisi lain tetap memerlukan evaluasi dan perbaikan serius, terutama terkait biaya politik dan kualitas kontestasi.

“Jika negara ingin melakukan evaluasi, maka yang harus dibenahi adalah praktik demokrasi yang mahal dan transaksional, bukan dengan mengurangi hak politik rakyat,” lanjut Awal.

PMII Gowa mendorong agar setiap kebijakan strategis terkait sistem pemilihan kepala daerah dibahas secara terbuka, partisipatif, dan melibatkan elemen masyarakat sipil, akademisi, serta kelompok pemuda.

“Demokrasi yang sehat lahir dari dialog, keterbukaan, dan keberpihakan pada kepentingan rakyat banyak,” tutup Awal Nugraha.