Makassar - Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia (GMKI) Cabang Makassar menggelar aksi demonstrasi di bawah pimpinan Jenderal Lapangan Berkham Sanggani Seno di Kantor DPRD Provinsi Sulawesi Selatan. Aksi ini merupakan bentuk penolakan tegas terhadap wacana Pilkada yang dipilih oleh DPRD, yang dinilai sebagai langkah awal kemunduran demokrasi dan bentuk pengingkaran terhadap janji-janji reformasi.

Dalam orasinya, Berkham Sanggani Seno menegaskan bahwa perubahan mekanisme Pilkada dari langsung ke tidak langsung merupakan upaya sistematis untuk menarik kembali kedaulatan rakyat ke tangan elite politik.

“Wacana Pilkada dipilih oleh DPRD adalah langkah awal kemunduran demokrasi dan bentuk pengingkaran terhadap janji-janji reformasi. Rakyat kembali dijauhkan dari hak dasarnya untuk menentukan pemimpin,” tegas Berkham.

Senada dengan itu, Ketua GMKI Cabang Makassar, Febri Tiring, menyampaikan bahwa isu tersebut bukanlah kebijakan netral, melainkan strategi politik untuk menciptakan keuntungan pihak tertentu hingga kepentingan partai.

“Isu ini adalah langkah awal dan strategi keuntungan pihak tertentu sampai pada kepentingan partai. Akibatnya, nilai demokrasi tidak lagi dirasakan secara langsung oleh masyarakat,” ujar Febri Tiring.

Dalam jalannya aksi, massa aksi diterima oleh perwakilan Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk melakukan dialog terbuka. Dalam forum tersebut, GMKI Cabang Makassar secara resmi menyampaikan tuntutan penolakan Pilkada dipilih DPRD serta desakan agar lembaga legislatif daerah turut menjaga nilai-nilai demokrasi dan reformasi.

Hasil dialog tersebut, perwakilan DPRD Sulsel menyatakan menerima tuntutan GMKI Cabang Makassar dan berkomitmen membawa serta menyampaikan aspirasi tersebut ke DPR RI sebagai representasi suara masyarakat dan mahasiswa Sulawesi Selatan.

GMKI Cabang Makassar menegaskan bahwa penerimaan tuntutan ini merupakan langkah awal, dan pihaknya akan terus mengawal komitmen DPRD agar tidak berhenti pada seremonial, tetapi benar-benar diperjuangkan dalam proses legislasi nasional.

Tuntutan GMKI Cabang Makassar:

*Grand Isu

DEMOKRASI TERGERUS

*Isu Turunan

1. Tolak rencana revisi undang-undang Pilkada

2. Tolak pilkada secara tertutup

3. Evaluasi Bawaslu 

4. Evaluasi KPU

5. Tolak KUHAP 2025

Menolak secara tegas Pilkada yang dipilih oleh DPRD

Mempertahankan Pilkada langsung sebagai perwujudan kedaulatan rakyat

Mendesak DPR RI menghentikan pembahasan regulasi yang melemahkan demokrasi

Mengawal nilai-nilai reformasi dan konstitusi

GMKI Cabang Makassar menyerukan kepada seluruh elemen mahasiswa dan masyarakat sipil untuk terus mengawasi dan mengawal proses demokrasi, serta tidak membiarkan ruang-ruang partisipasi rakyat direduksi oleh kepentingan elite.

“Demokrasi bukan milik elite dan partai, demokrasi adalah hak rakyat.”