Jakarta, 28 Desember 2025 — Pengurus Pusat Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PP KAMMI) menyampaikan duka cita mendalam atas wafatnya pelatih Valencia CF, Fernando Martín, beserta tiga orang anaknya dalam kecelakaan kapal wisata di perairan Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada 26 Desember 2025.

Namun PP KAMMI menegaskan, tragedi ini tidak bisa berhenti pada ungkapan belasungkawa. Insiden maut tersebut merupakan bukti nyata kegagalan Kementerian Pariwisata dalam menjalankan fungsi pengawasan dan penjaminan keselamatan wisatawan, khususnya di destinasi super prioritas yang selama ini dijual secara masif ke publik internasional.

Ketua Bidang Investasi dan Pariwisata PP KAMMI, Ogy Sugianto, menyatakan bahwa tragedi Labuan Bajo adalah akumulasi dari kebijakan pariwisata yang keliru, mengejar citra dan angka kunjungan, tetapi mengabaikan keselamatan manusia.

“Ini bukan sekadar kecelakaan, ini adalah kejahatan kebijakan. Kementerian Pariwisata gagal memastikan standar keselamatan wisata bahari berjalan. Untuk itu, PP KAMMI menuntut pencopotan pejabat Kementerian Pariwisata yang bertanggung jawab atas pengawasan destinasi super prioritas, karena telah lalai dan membiarkan praktik berbahaya terus terjadi,” tegas Ogy Sugianto.

PP KAMMI menilai bahwa promosi pariwisata tanpa kesiapan sistem keselamatan adalah bentuk kelalaian struktural. Negara, melalui Kementerian Pariwisata, tidak boleh melempar tanggung jawab kepada operator lapangan semata, sebab regulasi, pembinaan, dan pengawasan berada dalam kendali pemerintah.

“Tidak adil jika yang dikorbankan hanya pelaku usaha kecil di lapangan, sementara pejabat yang gagal menyusun dan mengawasi kebijakan tetap aman di kursinya. Dalam negara yang bertanggung jawab, kegagalan yang merenggut nyawa harus dibayar dengan pertanggungjawaban jabatan,” lanjutnya.

Lebih lanjut, Ogy Sugianto menegaskan bahwa tanpa sanksi tegas terhadap pejabat yang lalai, tragedi serupa akan terus berulang dan menjadikan keselamatan wisatawan sebagai korban dari ambisi pembangunan pariwisata semu.

“Pariwisata bukan sekadar industri, ia menyangkut nyawa manusia. Jika Kementerian Pariwisata tidak berani bertanggung jawab, maka publik berhak mempertanyakan legitimasi moral mereka,” pungkasnya.

PP KAMMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal proses ini, termasuk mendorong pertanggungjawaban politik dan administratif, demi memastikan pariwisata Indonesia dibangun di atas prinsip keselamatan, keadilan, dan kemanusiaan.