Jakarta - Pihak Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) kembali bertemu dengan pemerintah dalam hal ini Kementerian dan Perikanan (KKP). Pertemuan keduanya berlangsung di Gedung B.J Habibie, Jakarta, Kamis (7/8/2025).

“Pertemuan ini untuk saling menyampaikan kebutuhan guna peningkatan kerja sama antara BRIN dan KKP. Untuk alih status BMN, sudah disetujui oleh Kemendagri dan tanahnya berlokasi di Sidoarjo, Jawa Timur. Silakan dioptimalkan dan dimanfaatkan, serta berkolaborasi secara produktif,” kata Sekretaris Utama BRIN, Nur Tri Aries Suestiningtyas.

Adapun BMN yang dialihstatuskan penggunaannya dari BRIN kepada KKP senilai Rp370 miliar, berupa 2 unit tanah, 9 unit gedung dan bangunan, 28 unit peralatan dan mesin, serta 1 unit jalan irigasi dan jaringan. Pertemuan ini juga membahas penguatan kerja sama antara BRIN dan KKP di sektor kelautan dan perikanan.

Nur mengatakan, saat ini BRIN tengah menjalin kerja sama yang baik dengan KKP. Kerja sama tersebut antara lain melalui nota kesepahaman, kerja sama Deputi Pemanfaatan Riset dan Inovasi BRIN dengan Dirjen Penguatan Daya Saing Produk Kelautan dan Perikanan KKP, kerja sama terkait lamun (seagrass) dengan banyak pihak, dan juga terkait garam dan infrastruktur.

“Kami melihat kolaborasi ini sudah baik. Jadi, diharapkan pertemuan ini dimanfaatkan untuk mengenal lebih dekat satu sama lain. Pertemuan ini merupakan upaya menjalin silaturahmi bagi kedua pihak,” ucap Nur.

Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara KKP, Sutrisno Subagyo, turut menyampaikan pendapatnya terkait kerja sama ini yang mendukung pelaksanaan program KKP.

“Ada lima program prioritas di KKP yang membutuhkan kolaborasi dalam potensi riset dan pengembangannya. Kerja sama dengan Bapak/Ibu sekalian sangat dibutuhkan untuk hal ini,” tambah Sutrisno.

Sutrisno menerangkan program-program yang dipastikan akan terlaksana dalam waktu dekat. Program-program tersebut di antaranya budidaya ikan – khususnya ikan nila salin, pengembangan potensi benih bening lobster (BBL), swasembada serta peningkatan kuantitas dan kualitas garam nasional, dan pola penangkapan ikan terukur, baik metode maupun kuotanya di seluruh Indonesia.